Saatnya Guru Madrasah Mendapatkan Keadilan yang Sama
📚 Dua Sistem, Dua Nasib
Indonesia memiliki dua kementerian yang mengelola pendidikan formal:
- Kemendikbudristek: sekolah umum
- Kemenag: madrasah dan pendidikan agama lintas agama
Sayangnya, dualisme ini menciptakan kesenjangan kebijakan, terutama bagi guru honorer. Ketika Kemendikbudristek gencar mengangkat guru PPPK dan menaikkan tunjangan, banyak guru Kemenag hanya menjadi penonton. Mereka tersingkir, padahal turut membentuk karakter generasi bangsa.
🧾 Realita Pahit Guru Madrasah
- Ratusan ribu guru madrasah belum diangkat PPPK meski sudah lama mengabdi.
- Gaji sebagian guru madrasah masih di bawah Rp500.000 per bulan.
- Tidak masuk sistem Dapodik, sehingga tidak terjangkau program nasional.
- Program sertifikasi dan inpassing berjalan sangat lambat.
❓ Mengapa Tidak Disatukan Saja di Kemendikbud?
Pertanyaan ini masuk akal, tapi jawabannya kompleks. Pendidikan agama bukan sekadar kurikulum, melainkan juga bagian dari tradisi keagamaan. Oleh sebab itu, dikelola oleh Kemenag demi menjaga netralitas dan independensi ajaran agama.
✅ Rekomendasi Jalan Tengah
- Integrasi data EMIS dan Dapodik agar semua guru mendapat hak yang sama.
- Prioritaskan guru Kemenag dalam rekrutmen PPPK dan insentif nasional.
- Naikkan anggaran madrasah, khususnya yang swasta dan berbasis masyarakat.
- Perkuat organisasi guru madrasah untuk memperjuangkan keadilan kebijakan.
✊ Penutup
Saatnya negara hadir dengan keadilan menyeluruh, tidak hanya bagi guru di sekolah negeri. Guru madrasah adalah pilar pendidikan karakter. Jika kita ingin pendidikan bermutu dan berkeadilan, maka tidak boleh ada lagi guru yang tertinggal hanya karena beda kementerian.
Ayo suarakan, beri dukungan, dan jadikan isu ini pembicaraan nasional. Satu suara membuka mata. Seribu suara mengubah kebijakan.